Sebagai SKPD yang memiliki tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi normal (dengan artian tidak terdapat kendala geografis, komunikasi, maupun transportasi) penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja. Penerimaan daerah tersebut disetor ke RKUD pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank tersebut mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran yang dilakukan SKPD yang bersangkutan.

Seperti yang telah diketahui, akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagan Alir Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendapatan daerah dilakukan oleh:

  1. Bendahara Penerimaan
  2. Bendahara Penerimaan Pembantu
  3. Bank Kas Daerah
  4. Bank Lainnya

Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan objek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/retribusi tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga keuangan/kantor pos yang terkait.

Setelah dilakukan pelaksanaan pendapatan, untuk pencatatan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, dokumen sumber digunakan sebagai bukti yang sah untuk menatausahakan transaksi keuangan pemda. Penatausahaan penerimaan ini dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu. Sedangkan bukti-bukti tersebut dapat berupa:

  1. Surat Tanda Setoran (STS)
  2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
  3. Surat Tanda Bukti Pembayaran dan/atau Bukti Lain yang Sah

Berdasarkan dokumen tersebut, maka dilakukanlah penatausahaan penerimaan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu, yang nantinya akan menghasilkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan.

Dalam mekanisme ini, pihak-pihak yang terlibat menurut SE.900/316/BAKD diantaranya adalah:

  1. PPKD, yang bertugas menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Bendahara Penerimaan.
  2. Pengguna Anggaran, yang bertugas menyerahkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Bendahara Penerimaan, menerima SPJ Penerimaan dari PPK-SKPD, serta mengesahkan SPJ penerimaan.
  3. Bank yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos, yang berfungsi untuk menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi, menerbitkan Slip Setoran/Bukti Setoran Lain yang sah dan Nota Kredit, menyerahkan Slip Setoran/ bukti lain yang  sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD.
  4. Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi, melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah, membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU, Buku Pembantu per rincian objek penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan lain yang sah, menyerahkan SPJ Penerimaan kepada  Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (pertanggungjawaban administratif) dan kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional).
  5. PPK-SKPD yang bertugas untuk menerima dan memverifikasi SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, dan menyerahkan SPJ Penerimaan tersebut pada Pengguna Anggaran.
  6. Bendahara Penerimaan Pembantu yang bertugas melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pemabayaran/Bukti lain yang sah, menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu, membuat SPJ Penerimaan Pembantu, menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara Penerimaan.
  7. Bendahara Umum Daerah yang memiliki tugas sebagai penerima SPJ Penerimaan SKPD dari Bendahara Penerimaan, pemverifikasi, pengevaluasi, dan penganalisis SPJ Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, serta bertugas untuk mengesahkan SPJ Penerimaan.

Bicara mengenai proses, alur pelaksanaan pendapatan pada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kas Daerah, maupun Bank Lainnya pada umumnya sama. Alur proses pelaksanaan pendapatan diawali dengan Pengguna Anggaran yang menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada WP/Retribusi dan Bendahara Penerimaan. Lalu WP membayar sejumlah uang yang tertera dalam SKP Daerah/SKR ke Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kasda, maupun Bank Lainnya.

Kemudian, khusus untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, terdapat proses verifikasi untuk mengecek kesesuaian uang yang diterima dengan SKP Daerah/SKR yang diterbitkan Pengguna Anggaran. Langkah selanjutnya, Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah diterbitkan (oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu), sedangkan untuk Bank Kas Daerah dan Bank Lainnya yang diterbitkan adalah Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dan Nota Kredit.

Setelah Dokumen Sumber diterbitkan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada WP, dan uang beserta STS diserahkan ke bank. Untuk Bank Kas Daerah, Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah diserahkan pada WP, dan Nota Kredit pada BUD, sedangkan Bank Lainya, Nota Kredit beserta uang diserahkan kepada Bank Kasda. Langkah terakhir, Bank membuat Nota Kredit dan mengotorisasi STS, kemudian STS tersebut diserahkan kembali, sedangkan Nota Kredit diberikan pada BUD (Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu), dan untuk Bank Kas Daerah dan Bank Lainnya Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah diserahkan pada Bendahara Penerimaan.

Sebagai SKPD yang memiliki tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi normal (dengan artian tidak terdapat kendala geografis, komunikasi, maupun transportasi) penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja. Penerimaan daerah tersebut disetor ke RKUD pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank tersebut mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran yang dilakukan SKPD yang bersangkutan.

Seperti yang telah diketahui, akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagan Alir Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendapatan daerah dilakukan oleh:

  1. Bendahara Penerimaan
  2. Bendahara Penerimaan Pembantu
  3. Bank Kas Daerah
  4. Bank Lainnya

Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan objek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/retribusi tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga keuangan/kantor pos yang terkait.

Setelah dilakukan pelaksanaan pendapatan, untuk pencatatan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, dokumen sumber digunakan sebagai bukti yang sah untuk menatausahakan transaksi keuangan pemda. Penatausahaan penerimaan ini dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu. Sedangkan bukti-bukti tersebut dapat berupa:

  1. Surat Tanda Setoran (STS)
  2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
  3. Surat Tanda Bukti Pembayaran dan/atau Bukti Lain yang Sah

Berdasarkan dokumen tersebut, maka dilakukanlah penatausahaan penerimaan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu, yang nantinya akan menghasilkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan.

Dalam mekanisme ini, pihak-pihak yang terlibat menurut SE.900/316/BAKD diantaranya adalah:

  1. PPKD, yang bertugas menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Bendahara Penerimaan.
  2. Pengguna Anggaran, yang bertugas menyerahkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Bendahara Penerimaan, menerima SPJ Penerimaan dari PPK-SKPD, serta mengesahkan SPJ penerimaan.
  3. Bank yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos, yang berfungsi untuk menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi, menerbitkan Slip Setoran/Bukti Setoran Lain yang sah dan Nota Kredit, menyerahkan Slip Setoran/ bukti lain yang  sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD.
  4. Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi, melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah, membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU, Buku Pembantu per rincian objek penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan lain yang sah, menyerahkan SPJ Penerimaan kepada  Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (pertanggungjawaban administratif) dan kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional).
  5. PPK-SKPD yang bertugas untuk menerima dan memverifikasi SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, dan menyerahkan SPJ Penerimaan tersebut pada Pengguna Anggaran.
  6. Bendahara Penerimaan Pembantu yang bertugas melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pemabayaran/Bukti lain yang sah, menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu, membuat SPJ Penerimaan Pembantu, menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara Penerimaan.
  7. Bendahara Umum Daerah yang memiliki tugas sebagai penerima SPJ Penerimaan SKPD dari Bendahara Penerimaan, pemverifikasi, pengevaluasi, dan penganalisis SPJ Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, serta bertugas untuk mengesahkan SPJ Penerimaan.

Bicara mengenai proses, alur pelaksanaan pendapatan pada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kas Daerah, maupun Bank Lainnya pada umumnya sama. Alur proses pelaksanaan pendapatan diawali dengan Pengguna Anggaran yang menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada WP/Retribusi dan Bendahara Penerimaan. Lalu WP membayar sejumlah uang yang tertera dalam SKP Daerah/SKR ke Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kasda, maupun Bank Lainnya.

Kemudian, khusus untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, terdapat proses verifikasi untuk mengecek kesesuaian uang yang diterima dengan SKP Daerah/SKR yang diterbitkan Pengguna Anggaran. Langkah selanjutnya, Surat Tanda Setoran dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah diterbitkan (oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu), sedangkan untuk Bank Kas Daerah dan Bank Lainnya yang diterbitkan adalah Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah dan Nota Kredit.

Setelah Dokumen Sumber diterbitkan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada WP, dan uang beserta STS diserahkan ke bank. Untuk Bank Kas Daerah, Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah diserahkan pada WP, dan Nota Kredit pada BUD, sedangkan Bank Lainya, Nota Kredit beserta uang diserahkan kepada Bank Kasda. Langkah terakhir, Bank membuat Nota Kredit dan mengotorisasi STS, kemudian STS tersebut diserahkan kembali, sedangkan Nota Kredit diberikan pada BUD (Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu), dan untuk Bank Kas Daerah dan Bank Lainnya Slip Setoran/Bukti Lain yang Sah diserahkan pada Bendahara Penerimaan.

About alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s