PERBUATAN MELAWAN HUKUM

 

  1. A.        Pengertian Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata
  • Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan undang-undang, tetapi juga aturanaturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
  • Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu.
  • Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
  • Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
  • Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
  1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kotraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
  2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
  3. Tidak memenuihi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
  4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntuk yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equitylainnya.
  5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang  yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.
  6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

 

 

 

 

  1. B.        Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:
  2. a.    Adanya Perbuatan:

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasifl) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.

  1. b.    Perbuatan tersebut melawan hukum:
    1.                      i.            Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2.                     ii.            Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
    3.                   iii.            Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
    4.                   iv.            Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
    5.                    v.            Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
    6. c.     Harus ada kesalahan:

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsurekesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukumapabila menemui unsur-unsur:

  1.                               i.   Ada unsur kesengajaan;
  2.                              ii.   Ada unsur kelalaian/kealpaan;
  3.                            iii.   Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
  4. d.    Harus ada kerugian yang ditimbulkan:

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkanketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

  1. e.     Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian:

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum,maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira (Proximate Cause).

 

  1. C.        Pihak yang Dapat Menggungat Perbuatan Melawan Hukum:
  2.                 i.     Pihak yang dirugikan itu sendiri;
  3.               ii.     Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yangditinggalkan;
  4.             iii.     Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakeknenek, anak dan cucu;
  5.              iv.     Ahli waris pada umumnya.

 

  1. D.        Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi:
  • Adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lajimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubunangan keperdataan (contractual) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji.
  • Sedangkan perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataaan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.
  • Wanprestasiterjadi apabila seorang yang telah ditetapkanprestasi sesuai dengan perjanjian tersebuttidak melaksanakan atau tidak memenuhiprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Sementara itu, PMH dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi PMH lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatatas pada perjanjian perdata. Sedangkan terminologi PMH diterapkan pula dalam hukum pidana jika kita lihat pada pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

 

 

 

  1. E.        Pemberian Ganti Rugi:
  • Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata).
  • Kerugian yang bersifat actual (actual loss); dan
  • Kerugian yang akan datang.
  1.                          i.        Kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku.
  2.                        ii.        Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.
  • Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:
  1. Kerugiaan materiil; dan/atau
  2. b.       Kerugian immateriil.
    1.                                        i.      Kerugian materiil dapat terdiri  kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan.  Berdasarkan yurisprudensi,  ketentuan ganti kerugian  karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.
    2.                                      ii.      Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.

 

  1. F.        Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan
  • Teori Conditon Sine Quanon:

Hubungan kausal(sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, sebabakibat yang factual.

  • Teori Adequate:

Hubungan kausal(sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, sebabakibat yang kira-kira.

About alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s