JAMINAN PERORANGAN

  1. 1.       Perjanjian Penanggungan

1.1    Menurut Pasal 1820 KUHPerdata, adalah:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi).

 

1.2    Tujuan dan isi dari Perjanjian Penanggungan:

Memberi jaminan untuk dipenuhinya suatu prestasi/perutangan dalam perjanjian pokok.

 

1.3    Sifat Perjanjian Penanggungan:

  • Perjanjian penanggungan bersifat assesoir (perjanjian tambahan), mengandung pengertian:

1)  Adanya perjanjian penanggungan tergantung perjanjian pokok.

2)  Apabila perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penanggungan menjadi ikut hapus.

3)  Diperalihkannya piutang sebagai perjanjian pokok, maka semua perjanjian yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

  • Dari pemenuhannya bersifat subsidair, artinya penanggung hanya terikat untuk pemenuhan prestasi apabila debitur wanprestasi.
  • Perjanjian penanggungan harus dinyatakan oleh penanggung secara tegas (Pasal 1824 KUHPerdata).

 

1.4    Pihak dalam Perjanjian Penanggungan:

Ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan, yaitu:

1)    Kreditur;

2)    Debitur; dan

3)    Pihak Ketiga.

Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

 

1.5    Obyek Perjanjian Penanggungan:

1)      Pelaksanaan perjanjian pokoknya, yang berupa:

a.  Pelunasan hutang yang berupa uang, maksimum sebesar utang pokoknya.

b.  Prestasi yang tidak berwujud uang, maka dapat diberikan dengan menilai prestasi tersebut dengan uang.

  1. Prestasi berupa melaksanakan pekerjaan, misalnya dalam penanggungan pembangunan, menanggung menyelesaikan pekerjaan atau perbaikan-perbaikan pada rumah sewa.

2)       Pelaksanaan dari akibat perjanjian pokoknya (penanggungan tak terbatas), misalnya biaya-biaya gugatan pada kreditur, segala biaya untuk memperingatkan penanggung agar melaksanakan kewajibannya (Pasal 1825 KUHPerdata).

 

1.6    Jenis-jenis Perjanjian Penanggungan:

1)     Jaminan hutang/jaminan kredit (kredit garansi)

  • Adalah bentuk penanggungan dimana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk melunasi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok.
  • Kredit garansi dalam praktek perbankan biasa dikenal dengan istilah personal guaranty (jaminan perseorangan/orang).
  • Penanggung berjanji atau mengikatkan diri kepada kreditur bahwa ia akan melunasi hutang debitur, baik karena memang ditunjuk oleh kreditur maupun karena ia diajukan oleh debitur.

2)     Jaminan Bank (Bank Garansi)

  • Adalah bank yang bertindak sebagai penanggung jika prestasi yang diperjanjikan tidak dilakukan dengan baik oleh debitur.
  • Bank berhak memberikan garansi ini karena diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.

3)       Jaminan Saldo (Saldo garansi)

  • Bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin saldo yang akan ditagih dari debitur oleh kreditur pada waktu penutupan rekening.Jadi saldo nasabah minimal jumlahnya harus sama besar dengan biaya administrasi untuk penutupan rekening.

 

4)       Jaminan Pembangunan (Bouw garansi)

  • Perjanjian pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemborong dijamin oleh pemborong lain.Maksudnya jika pemborong yang semula tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maka pemborong yang jadi penanggungnya akan melanjutkan pekerjaannya hingga selesai, sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Hal ini jarang terjadi di Indonesia, kebanyakan hanya terjadi diluar negeri.

5)    Jaminan oleh lembaga pemerintah (Staatsgaransi)

  • Sama halnya dengan jaminan pembangunan, maka jaminan oleh lembaga pemerintahan ini belum dikenal di Indonesia. Yang ada hanya rekomendasi dari pemerintah atau lembaga pemerintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi manakala pihak yang direkomendasi tersebut melakukan wanprestasi, maka pihak pemerintah tidak bertanggung jawab.

 

1.7    Bentuk Perjanjian Penanggungan:

  • Menurut ketentuan Undang-Undang, adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, bisa lisan (1823 KUHPerdata bila tanpa diminta) atau tertulis yang dituangkan dalam suatu akta(1824 KUHPerdata, merupakan pernyataan yang tegas).
  • Namun untuk kepentingan pembuktian dibuat dalam bentuk tertulis, seperti dengan akta notaris atau formulir baku dari bank.
  • Fungsi dari Akta Penanggungan ini adalah:

–        Sebagai alat pembuktian tentang adanya penanggungan tersebut oleh penanggung;

–        Memuat ketentuan-ketentuan ataupun janji yang mengatur perjanjian penanggung tersebut.

 

1.8    Hapusnya Perjanjian Penanggungan:

Diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1845 disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya (Nb: akan dibahas dalam hapusnya perikatan).

 

2. Perjanjian Garansi/indemnity (Surety Ship):

  • Pasal 1316 KUHPerdata yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.
  • Dalam perjanjian garansi, apabila debitur wanprestasi maka kewajiban penanggung untuk pemenuhan prestasi berdiri sendiri. Sedangkan dalam perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan.

 

3. Perjanjian Tanggung Menanggung (1278 KUHPerdata):

  • Suatu perikatan dimana terdapat beberapa orang bersama-sama sebagai pihak debitur berhadapan dengan satu kreditur atau sebaliknya. Bila beberapa orang berada di pihak debitur maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Sebaliknya bila beberapa orang berada dipihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang(tanggung menanggung aktif).
  • Para debitur masing-masing bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi.
  • Hak pilih ada pada debitur:

–     Hak pilih pada debitur adalah terserah kepada yang berutang untuk memilih apakah iaakan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu.

–     Meskipun demikian pembebasan yang diberikan salah seorang yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat membebaskan si berpiutang untuk selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut.

  • Tanggung menanggung pasif:

Dimana setiap orang melakukan tanggung menanggung diantara orang yang berhutang melakukan hal yang sama.Demikian pula salah seorang dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah seorang membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang.

  • Di dalam praktek, yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung menanggung pasif.

[Nb: Lebih lanjut akan dibahas dalam macam-macam perikatan].

About alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s