HUKUM PERIKATAN

  • Istilah Perikatan:

–          Buku III KUHPerdata berjudul van verbintenissen, yang merupakan salinan istilah obligation (code civil)

–          Istilah verbintenis diartikan sebagai perutangan, perjanjian, perikatan, persetujuan, kontrak.

  • Pengertian Perikatan:

–          Tidak dirumuskan dalam KUHPerdata, tetapi dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum, yaitu:Hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak lain (debitur) berkewajiban melaksanakan prestasi.

  • Unsur Perikatan:

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada empat, yaitu:

–          Hubungan hukum

–          Kekayaan

–          Pihak-pihak

–          Prestasi

  • Pengertian Perjanjian:

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

  • Hubungan antara Perikatan dengan Perjanjian:

Perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian juga merupakan sumber perikatan.

  • Subyek Perikatan:

–          Pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan = debitur.

–          Pihak yang berhak atas pemenuhan perikatan = kreditur.

  • Sistem Hukum Perikatan

Sistem hukum perikatan adalah terbuka.Artinya, KUHPerdata memberikan kemungkinkan bagi setiap orang untuk mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam UU, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya.Misal: perjanjian kos-kosan.

  • Sifat Hukum Perikatan:

1)    Sebagai hukum pelengkap

Jika para pihak membuat ketentuan sendiri, maka para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU.

2)    Konsensuil

Dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak, maka perjanjian tersebut telah mengikat.

3)    Obligatoir

Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering.

  • Obyek perikatan = Prestasi.

–          Prestasi:

Merupakan hak kreditur dan merupakan kewajiban debitur.

–          Bentuk prestasi (1234 KUHPerdata):

  1. Memberikan sesuatu;
  2. Berbuat sesuatu; dan
  3. Tidak berbuat sesuatu.

–          Syarat prestasi:

  1. Harus halal/diperkenankan, tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum (1335, 1337 KUHPerdata);
  2. Harus tertentu/dapat ditentukan (1320 ayat 3. 1333 KUHPerdata); dan
  3. Harus mungkin dapat dilaksanakan.
  • Sumber Hukum Perikatan:

1)    Perikatan yang Bersumber dari Persetujuan/Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi:Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

  • Definisi persetujuan atau perjanjian ini dianggap memiliki kelemahan, karena:

–          Setiap “perbuatan”  dapat disebut persetujuan/perjanjian.

–          Tidak tampak asas konsensualisme.

–          Bersifat dualisme.

  • Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun bisa disebut dengan persetujuan/perjanjian misalnya perbuatan untuk berjudi.

2)    Perikatan yang Bersumber dari Undang-undang

Dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1.Perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri (lahir dari hubungan kekeluargaan).

Misalnya; suami istri berkewajiban mendidik atau memelihara anak-anak mereka, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tidak bekerja (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pemilik pekarangan yang berdampingan menurut Pasal 625 KUHPerdata berlaku beberapa hak dan kewajiban.

2.Perikatan yang terjadi karena perbuatan manusia, yakni:

  1. Perbuatan yang diperbolehkan

Zaakwarneming (Pasal 1354 KUHPerdata):

Adalahperbuatan mengurus kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk mengurusi kepentingannya.

Syarat Zaakwarneming:

–        Yang diurus adalah kepentingan orang lain;

–        Harus mengurus kepentingan orang diwakilinya secara sukarela;

–        Harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain;

–        Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Hak dan Kewajiban Zaakwarneming:

–        Bertindak sebagai bapak rumah yang baik dan mengurus dengan layak kepentingan orang yang diwakili (Pasal 1356 jo. Pasal 1357 KUHPerdata);

–        Secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan pekerjaannya, sehingga orang yang diwakili dapat mengurus kepentingannya (Pasal 1354 KUHPerdata);

–        Meneruskan pengurusannya jika orang yang diwakilinya meninggal dunia (Pasal 1355 KUHPerdata);

–        Memberikan laporan, dan perhitungan mengenai apa yang diterima;

–        Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang yang diwakili, karena pelaksanaan tugas kurang baik;

–        Berhak mendapat penggantian biaya-biaya; dan

–        Mempunyai hak retensi (pembelaan).

  1. b.     Perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
  • Syarat adanya tindakan melanggar hukum atau melawan hukum:

–          Adanya perbuatan yang melawan hukum;

–          Harus ada kesalahan;

–          Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

–          Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

About alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s