SAHNYA PERJANJIAN

  1. A.      Syarat- syarat Perjanjian:

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini:

1. Syarat Subyektif: (dapat dibatalkan)

a. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

2.Syarat Obyektif: (batal demi hukum)

c. Mengenai suatu hal tertentu;

d.Suatu sebab yang halal.

a.  Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak

Adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Para pihak mempunyai kehendak bebas (tidak ada paksaan, pemerasan, penipuan, dan kekhilafan).

b.  Adanya kecakapan bertindak

Adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Cakap atau memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum ukurannya adalah dewasa.

c.  Adanya suatu hal tertentu atau obyek perjanjian (onderwerp der overeenskomst)

Yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur, Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu (2) berbuat sesuatu dan (3) tidak berbuat sesuatu.

d.  Adanya causa atau sebab yang halal (georloofde oorzaak)

Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Contoh: A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian.

 

  1. B.      Akibat Hukum Perjanjian yang sah:
    1. Perjanjian berlaku sebagai UU;
    2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;
    3. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
  1. C.      Akibat Hukum Perjanjian yang tidak sah:
    1. 1.     Perjanjian yang dapat dibatalkan (Syarat Subyektif):

Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk memba­talkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUHPerdata).

  1. 2.     Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif):

Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

 

  1. D.      Teori Perjanjian:
    1. 1.       Teori Kehendak(wilstheorie)

Teori ini bersifat subjektif menekankan kepada pentingnya keinginan atau kehendak (will atau intend) dari pihak yang memberikan janji. Yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan.

  1. 2.       Teori Pernyataan

Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan atau tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Teori pernyataan ini bersifat objektif dan berdiri berseberangan dengan teori kehendak. Menurut teori pernyataan ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab, masyarakat menghendaki bahwa apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.

  1. 3.       Teori Kepercayaan(vetrouwenstheorie)

Mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari. Teori kepercayaan ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya (itikad baik).

  1. E.        Asas Hukum Perjanjian:
    1. 1.       Asas Kepribadian (personality)

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga). Jadi untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pengecualian (Pasal 1317 KUHPerdata): “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.Misalnya: masalah warisan dapat meminta pihak ketiga untuk mengurusi harta peninggalan pewaris.

 

  1. 2.       Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Ini mengandung makna, bahwa perjan­jian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

  • Ada empat teori yang menjawab waktu/momentum kapan terjadinya kesepakatan:
  1. a.          Teori Ucapan (uitingstheorie)

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

  1. b.          Teori Pengiriman (verzendtheorie)

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

  1. c.          Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak, diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

  1. d.          Teori Penerimaan (ontvangstheorie)

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

  1. 3.       Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini bermakna bahwa Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembi­naan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu:

  1. 1.         Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

  1. 2.         Asas persamaan hukum

Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

  1. 3.         Asas keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mem­punyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad balk.

  1. 4.         Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

  1. 5.         Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbu­atan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor. Hal ini terlihat di dalam zaak­warneming, di mana seseorang melakukan perbuatan dengan suka­rela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati  nuraninya.

  1. 6.       Asas kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

  1. 7.       Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

  1. 8.       Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum.

Tentang alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s