HAPUSNYA PERIKATAN

 

  1. A.      Perbedaan Hapusnya Perikatan dengan Hapusnya Perjanjian:
  • Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan.
  • Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya.
  • Cara hapusnya perjanjian:
  1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai;
  2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata;
  3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPerdata tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan menjadi hapus;
  4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu;
  5. Karena keputusan hakim; dan
  6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.

 

  1. B.        10 Cara Hapus atau Berakhirnya Perikatan, Menurut Pasal 1381 KUHPerdata:
    1. a.          Pembayaran:
      1.                                    i.     Diatur dalam Pasal 1382 s.d 1403 KUHPerdata.
      2.                                  ii.     Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis.
      3.                                 iii.     Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang.
      4.                                iv.     Pembayaran dalam arti yuridis teknis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah, tukang cukur, atau guru privat.
      5.                                  v.     Objek pembayaran tergantung dari sifat dan isi dan perjanjiannya.
      6.                                vi.     Tempat Pembayaran (Pasal 1393 KUHPerdata):

Pada dasarnya, tempat pembayaran dilakukan adalah di tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, antara kreditur dan debitur. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tidak menentukan secara tegas tempat pembayaran, maka pembayaran dapat dilakukan di:

  1. Tempat barang berada sewaktu perjanjian dibuat;
  2. Tempat tinggal kreditur, dengan syarat kreditur harus secara terus-menerus berdiam dan bertempat tinggal di tempat tersebut; dan
  3. Tempat tinggal debitur.

Tempat pembayaran itu bersifat fakultatif, artinya bahwa pihak debitur dan kreditur dapat memilih salah satu dari tiga tempat itu untuk melakukan pembayaran utang.

  1. b.          Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan (konsinyasi):
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1404 s.d 1412 KUHPerdata.
    2.                                  ii.    Adalah: Suatu pembayaran yang dilakukan dalam keadaan kreditur tidak mau menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau konsinyasi.
    3.                                iii.    Caranya sebagai berikut:
      1. 1.       Penawaran harus dilakukan secara resmi oleh seorang Notaris atau seorang juru sita pengadilan.
      2. 2.       Notaris atau juru sita membuat suatu perincian dari barang-barang atau uang yang akan dibayarkan dan mendatangi tempat tinggal kreditur.
      3. 3.       Apabila kreditur menolak pembayaran, maka Notaris atau juru sita akan mempersilahkan kreditur menanda-tangani proses penyerahan tersebut dan jika kreditur tidak tanda tangan, maka dicatat oleh Notaris atau juru sita di atas surat tersebut.
      4. 4.       Debitur menghadap ke Pengadilan Negeri dengan membuat surat permohonan kepada pengadilan supaya mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu.
      5. 5.       Setelah penawaran pembayaran itu disahkan, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpankan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri dan dengan demikian hapuslah hutang-piutang itu. Sehingga Barang atau uang tersebut berada dalam simpanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tangggungan atau resiko si kreditur.
      6. c.           Pembaharuan utang (novasi):
        1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1413 s.d 1421 KUH Perdata.
        2.                                   ii.    Adalah: Suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.
        3.                                iii.    Macam-macam Novasi (Pasal 1413 KUHPerdata), yaitu:

 

  1. 1.       Novasi objektif;

Perikatan baru, tetapi para pihak tetap.

Contoh: Kewajiban untukmembayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu.

  1. 2.       Novasi subjektif yang pasif; dan

Perikatan lama, tetapi penggantian debitur baru.

Contoh: A berutang pada B. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran utangnya A diganti oleh C sebagai debitur baru, sehingga yang berutang akhirnya adalah C kepada B.

  1. 3.       Novasi subjektif yang aktif.

Perikatan lama, tetapi penggantian kreditur baru.

Contoh: si Ani berutang pada Mina. Namun di dalam pelaksanaan perjanjian ini kedudukan si Mina yang tadinya sebagai kreditur kini diganti oleh si Ali sebagai kreditur. Sehingga perjanjian utang piutang itu tadinya terjadi antara si Ani (debitur) dengan si Ali (kreditur).

  1.                                iv.    Akibat Novasi (Pasal 1418 KUHPerdata):

Debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

 

  1. d.          Perjumpaan utang (kompensasi):
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1425 s.d 1435 KUHPerdata.
    2.                                   ii.    Adalah: Penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur (Pasal 1425 KUHPerdata).

Contoh:A berhutang sebesar  Rp. 1.000.000,- dari B dan sebaliknya B berhutang Rp. 600.000,- kepada A. Kedua utang tersebut dikompensasikan untuk Rp. 600.000,- Sehingga A masih mempunyai utang Rp. 400.000,- kepada B.

  1.                                iii.    Syarat terjadinya kompensasi (Pasal 1427 KUHPerdata):
    1. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang;
    2. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama;
    3. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.
    4.                                iv.    Tujuan utama kompensasi:
      1. Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur;
      2. Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian; dan
      3. Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.

 

  1. e.           Percampuran utang:
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1436 s.d 1437 KUHPerdata.
    2.                                   ii.    Adalah: Percampuran kedudukan sebagaiorang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (Pasal 1436 KUHPerdata).
    3.                                iii.    Ada dua cara terjadinya percampuran utang, yaitu:
      1. Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum. Misalnya: si kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli waris, yaitu debitur. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur, maka kedudukan debitur menjadi kreditur;
      2. Dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus. Misalnya: pada jual beli, dimana penjual kemudian juga menjadi pembeli.
      3.                                 iv.    Pada umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur atau karena perkawinan.

 

  1. f.            Pembebasan utang:
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1438 s.d. 1443 KUHPerdata.
    2.                                   ii.    Undang-undang tidak memberikan definisi tentang pembebasan utang.
    3.                                 iii.    Secara sederhana pembebasan utang Adalah: Suatu pernyataan sepihak dan tegas dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.
    4.                                 iv.    Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu dan dapat saja diadakan secara lisan, tetapi untuk adanya kepastian hukum dan agar adanya bukti yang kuat, maka pernyataan itu harus merupakan tindakan dari kreditur misalnya dengan mengembalikan surat piutang kepada debitur.
    5.                                  v.    Ada dua cara terjadinya, pembebasan utang, yaitu:
      1. Cuma-cuma, dan
      2. 2.       Prestasi dari pihak debitur.

Pembebasan utang dengan cuma-cuma harus dipandang sebagai penghadiahan. Sedangkan prestasi dari pihak debitur artinya sebuah prestasi lain, selain prestasi yang terutang dimana pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.

 

  1. g.          Musnahnya barang yang terutang:
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata.
    2.                                   ii.    Adalah: Hancurnya, tidak dapat diper­dagangkan, atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada.
    3.                                 iii.    Syaratnya: bahwa musnahnya barang itu di luar kesalahan debitur dan sebelum dinyatakan lalai (wanprestasi) oleh kreditur.
    4.                                 iv.    Debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga, meskipun di tangan debitur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada dalam keadaan semula.

 

  1. h.          Kebatalan atau pembatalan perikatan:
    1.                                    i.    Diatur dalam Pasal 1446 s.d. 1456 KUHPerdata.
    2.                                  ii.    Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu:
      1. 1.       Dapat dibatalkan; dan
      2. 2.       Batal demihukum.
      3.                                              i.            Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yangmembatalkan perbuatan tersebut.
      4.                                            ii.            Disebut batal demi hukum karena kebatalannya yang menyangkut perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan.
        1.                                iii.    Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian, yaitu:
          1. 1.       Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawahpengampuan (curatele);
          2. 2.       Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang; dan
          3. 3.       Adanya cacat kehendak.

Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

  1. a.       Kekhilafan (dwaling),adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai orangnyaatau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling dibagi menjadi duamacam, yaitu:

(1) dwaling tentang orangnya; dan

(2) dwaling di dalam kemandirianbenda.

  1. b.       Paksaan (dwang),adalah suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada oranglain atau pihak ketiga (Pasal 1324 KUHPerdata).
  2. c.        Penipuan (bedrog),adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yangsalah untuk memasuki suatu perjanjian.
  3. d.       Di samping ketiga cacat kehendak itu, dalam doktrin dikenal dengan penyalahgunaan keadaan (undue influence).
  4.                                 iv.    Pembatalan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
    1. Pembatalan mutlak; dan
    2. Pembatalan relatif.
  • Pembatalan mutlak,adalah: Suatu pembatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Pembatalan mutlak terjadi karena:

(1)  Cacat bentuknya;

(2)  Perjanjian itu dilarang undang-undang;

(3)  Bertentangan dengan kesusilaan, dan

(4)  Bertentangan dengan ketertiban umum.

  • Contoh pembatalan mutlak:
  1.                                                            i.     Perjanjian yang harus dibuat dengan bentuk tertentu, ternyata bentuk itu tidak dipenuhi.
  2.                                                          ii.     Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 147 KUHPerdata).
  • Pembatalan relatif,adalah: Suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak. Misalnya: wakil dari orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atau orang yang terhadapnya dilakukan kekerasan atau penipuan atau orang yang berada dalam kekhilafan.
  1.                                   v.    Akibat Pembatalan:
    1. 1.       Orang-orang yang tidakwenang melakukan perbuatan hukum; dan
    2. 2.       Cacat kehendak.

 

  • Akibat pembatalan bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: Pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan, seperti sebelum perikatandibuat (Pasal 1451 KUH Perdata). Dengan pengertian, bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tidak berwenang hanya dapat dituntut kembalibila:
  1.                                                                         i.   Barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang lagi;
  2.                                                                       ii.   Orang yang tidak berwenang itu telah mendapat keuntungan dari apa yang telahdiberikan atau dibayar;
  3.                                                                     iii.   Apa yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.
  • Akibat pembatalan karena cacat kehendak, yaitu pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti dalam keadaan semula (Pasal 145 KUHPerdata).

 

  1.                         vi.            Jangka Waktu Pembatalan:

Undang-undang tidak membatasi jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian secarakhusus. Namun, dalam undang-undang ditentukan jangka waktu yang pendek, yaitu limatahun (Pasal 1454 KUHPerdata). Jangka waktu itu mulai berlaku bagi:

  1. Orang yang belum dewasa, sejak hari kedewasaannya;
  2. Pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
  3. Paksaan, sejak hari paksaan berhenti;
  4. Penipuan, sejak hari diketahuinya penipuan;
  5. Pembayaran tak terutang, sejak debitur mengetahui bahwa ia tidak mempunyai utang pada kreditur; dan
  6. Tuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur, apabila perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam oleh orang-orang tersebut di atas (Pasal 1456 KUHPerdata).

 

  1. i.            Berlakunya suatu syarat batal:
  • Adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian danmembawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian(Pasal 1265 KUHPerdata).
  • Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik. Seperti pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

 

  1. j.            Lewatnya waktu:
  • Adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdata);
  • Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian;
  • Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya perjanjian tersebut;
  • Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.

 

Nb:Kesepuluh cara berakhirnya perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata tersebut tidak disebutkan, mana perikatan yangberakhir karena perjanjian dan undang-undang.

 

Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah:

(1)     Konsignasi;

(2)     Musnahnya barang terutang, dan

(3)     Daluwarsa.

 

Yang termasuk berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah:

(1)        Pembayaran;

(2)        Novasi (pembaruan utang);

(3)        Kompensasi;

(4)        Konfusio (percampuran utang);

(5)        Pembebasan utang;

(6)        Pembatalan; dan

(7)        Berlaku syarat batal.

 

 

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga diatur secara rinci tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada delapan cara berakhirnya perjanjian internasional, yaitu:

  1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  2. Tujuan perjanjian telah tercapai;
  3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.
  5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
  7. Objek perjanjian hilang;
  8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

 

Di samping kedelapan cara berakhirnya perjanjian internasional tersebut, di dalam Pasal 19 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 ditentukan berakhinya perjanjian sebelum jangka waktunya. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa :

“Perjanjian internasional berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.”

 

Pasal ini memberikan perlindungan kepada negara peminjam atau pihak swasta bahwa perjanjian yang berakhir sebelum waktunya tidak mempengaruhi dalam penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan.

About these ads

About alannurfitra

nothing :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s